Pelepasan Bersyarat

Di samping pidana bersyarat, dikenal pula pelepasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua per tiga-nya. Pelepasan bersyarat ini tidak imperatif dan otomatis, dikatakan “dapat” diberikan pelepasan bersyarat.

Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Maksud pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat, ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itulah, sebelum diberikan pelepasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan masak-masak kepentingan masyarakat yang menerima bekas terpidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama dalam Lembaga Pemasyarkatan.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP dan stbl. 1917 No.749, stbl.1962 No.151 jo.486 dan stbl.1939 No.77.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat tersbut baru dikenal setelah wvs (KUHP) yang berlaku 1 januari 1918. Sementara itu, pidana bersyarat lebih belakangan lagi yaitu 1 januari 1927.

Alasan terlambatnya kedua lembaga tersebut diberlakukan di Indonesia karena kurang mampunya lembaga reklasering dan polisi unutk melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.

Keadaan pada tahun 1918 telah menjadi lebih baik. Jika tidak berbahaya bagi masyarakat untuk menerima pelepasan bersyarat bagi terpidana yang dipenjarakan lama, dibukalah kemungkinan pelepasan bersyarat ini.

Semla lembaga ini menentukan harus dijalani pidana sekurang-kurangnya tiga per empat dan paling kurang tiga tahun. jadi, hanya diperuntukkan bagi pidana penjara yang lama. Akan tetapi, dengan sblb. 1926 No.251 jo.486 jangka waktu tersebut diperpendek menjadi dua per tiga dan plaing kurnag sembilan bulan telah dijalani. Ini berarti tidak ada pelepasan bersyarat sebelum sembilan bulan pidana dijalani.

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. jadi, umpanya pidana yang dijatuhkan lamanya sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani ena tahun. sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun. (tiga tahun ditambah satu tahun).

Menurut Schepper, advis Dewan Reklasering untuk diberikannya pelepasan bersyarat, meliputi:

  1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat itu jika diberikan pelepasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiba umum dan peradilan
  2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat Indonesia, ini merupakan masalah sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara
  3. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, bantuan moral dari sanak keluarga atau reklasering.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (verlofpas), terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pelepasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa di tempat terpidana berdiam dengan pertimbangan Dewan Pusat Reklasering.

Jika ia melanggat perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, sambil menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 hari. Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Sumber: Buku A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Satu pemikiran pada “Pelepasan Bersyarat

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s