Dinamika dan Karakteristik Produk Undang-Undang Era Reformasi

Studi terhadap UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Dinamika dan Karakteristik Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

  1. A.    Dinamika Legislasi

Praktik wakaf yakni pelepasan hak milik menjadi harta wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap dan selama-lamanya bagi kepentingan orang banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah sejak lama tumbuh, dan terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat Islam di tanah air. Sejarah perwakafan dapat ditelusuri sejak tersiarnya agama Islam di kepulauan nusantara. Hal ini terbukti dengan berdirinya tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam, maupun sarana sosial lainnya di atas tanah wakaf.

Seiring dengan perkembangan wacana wakaf, yang dahulu wakaf hanyalah harta tetap, tapi kini makin luas dengan dikenalnya wakaf aset bergerak atau aset lancar, bahkan berkembang juga wakaf tunai berbentuk uang, maka dibutuhkan landasan hukum yang lebih memadai.

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki peluang dan prospek pengembangan yang positif, baik dari segi kuantitas maupun pemanfaatannya. Perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarahkan menjadi kegiatan investasi dan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat[1].

Prakarsa penyusunan RUU Wakaf dilakukan menyusul bergulirnya ide pembentukkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diusulkan Menteri Agama RI pada saat itu kepada Presiden RI Megawati Soekarno Putri tertanggal 5 September 2002. Usul pembentukkan BWI dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. Tanggal 27 Desember 2002, Menteri Agama merespon dengan mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman dan HAM perihal izin prakarsa RUU Wakaf. Di samping itu, Menteri Agama juga mengajukan permohonan persetujuan prakarsa kepada presiden tanggal 24 Januari 2003.

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Pasal 49 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kenyataan menunjukkan bahwa dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak[2]. Hal ini barangkali karena wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak di Indonesia belum ada peraturannya, maka perwakafan di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan, ditambah lagi kebanyakan nadzir wakaf juga kurang professional dalam pengelolaan wakaf, sehingga mereka belum bisa mengembangkan wakaf secara produktif. RUU Wakaf diajukan dengan merujuk Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.

Penataan sistem hukum nasional tersebut perlu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan atas dasar bahwa:

  1. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah;
  2. Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang dihadapi oleh Lembaga Keagamaan yang bertindak sebagai nazhir.

Penyusunan RUU Wakaf ini bertujuan untuk:

  1. Mengintegrasikan peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan;
  2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nazhir;
  3. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf;
  4. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan;
  5. Mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf;
  6. Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf tunai dan surat-surat berharga.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses legislasi Undang-Undang Wakaf, antara lain Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Washliyah. Semua ormas Islam ini menyambut baik inisiatif pemerintah yang mengajukan RUU Wakaf sebagai sandaran dan payung hukum yang dapat menstimulasi perwakafan Indonesia. Bahkan sambutan positif juga dilakukan oleh berbagai partai politik, semisal fraksi partai Golkar yang menyatakan bahwa RUU Wakaf ini merupakan langkah maju dalam rangka memberikan status hukum positif terhadap nilai-nilai agama yang dijadikan landasan amal saleh oleh sebagian rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Bila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf sebelumnya, terdapat beberapa hal baru, yakni mengenai nadzir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukkan harta wakaf, serta perlunya Badan Wakaf Indonesia. Dalam UU Wakaf ini harta wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, pada tanggal 28 Sepetember 2004 RUU Wakaf disetujui menjadi undang-undang, yang kemudian disahkan oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 27 Oktober 2004.

  1. Karakteristik

Undang-undang ini lahir dalam sistem politik yang relatif dapat disebut demokrasi, karena pilar-pilar demokrasi pada masa pembentukkan undang-undang ini berperan dengan baik, dengan beberapa indikator penting[3], yaitu:

  1. Partai politik dari badan perwakilan berperan aktif menentukan hukum negara atau politik nasional melalui lembaga legislatif, sehingga baik partai politik maupun anggota parlemen sangat berperan aktif dalam proses legislasi UU Wakaf;
  2. Supremasi rakyat di atas kepentingan penguasa yang ditandai dengan dukungan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung regulasi perwakafan Indonesia;
  3. Menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dengan diundangkannya UU Wakaf, dapat dikatakan merupakan wujud pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
  4. Peran eksekutif pada masa pemerintahan Megawati melalui Departemen Agama yang secara total mendukung dan mengajukan usul inisiatif pemerintah sehingga RUU Wakaf dapat diundangkan.

Dapat disimpulkan bahwa konfigurasi politik ketika produk UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dipresentasikan dengan adanya dukungan dari partai politik, pemerintah, dan ormas, dapat disebut memiliki karakter hukum yang responsif, yakni produk hukum yang dapat mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Pada akhirnya, politik Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

 

II.2 Dinamika dan Karakteristik Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

  1. Dinamika Legislasi

Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan semua lembaga peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung.

Perubahan UUD 1945 ini mengharuskan adanya perombakan dan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan dengan UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman[4].

Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping perubahan-perubahan di tingkat konstruksi kekuasaan kehakiman, pada kenyataannya di kehidupan masyarakat, khususnya tingkat kesadaran beragama di kalangan umat Islam semakin meningkat untuk menjalankan ketentuan ajaran Islam dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih tuntutan untuk mencari alternatif baru dari kegagalan sistem konvensional kepada sistem nilai yang religius. Salah satunya adalah bidang muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembanagan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas, ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu :

  • Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah;
  • Diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya;
  • Diberi tugas dan wewenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap orang yang telah melihat atau menyaksikan awal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadlan, awal bulan Syawal dan tahun baru Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk rukyat Hilal.

Mekanisme pembentukkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 ini yakni diawali dengan DPR RI yang mengajukan Usul Inisiatif RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui surat tertanggal 30 Juni 2005 kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pemerintah pun merespon positif atas prakarsa DPR RI tersebut. Begitu juga berbagai fraksi di DPR RI juga memandang perlunya perubahan terhadap undang-undang tersebut, sehingga dalam proses perumusan RUU ini hampir tidak menuai perbedaan mendasar dalam pembahasannya.

Setelah melalui proses pembahasan, DPR RI dan Pemerintah menyetujui bersama pada tanggal 21 Februari 2006. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 diundangkan menjadi UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

  1. Karakteristik

Bila dicermati konfigurasi politik ketika terjadinya usul inisiatif atas perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka itu sesuai dengan iklim politik di era reformasi, sehingga hal ini dapat disebut sebagai konfigurasi demokratis dengan beberapa indikator penting yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, antara lain:

  1. Partai politik dari badan perwakilan rakyat berperan aktif dan ikut serta dalam menentukan hukum negara atau politik nasional, khususnya dalam bidang reformasi;
  2. Tumbuhnya supremasi rakyat diletakkan di atas kepentingan penguasa;
  3. Menjunjung tinggi pelaksanaan hukum, termasuk hukum agama yang dijamin dalam UUD 1945;
  4. Peran eksekutif menghormati kehendak rakyat dan melaksanakan kebijakan yang pro rakyat.

Dari segi karakter produk hukumnya, maka UU ini dikategorikan pada produk hukum responsif yang lahir dari konfigurasi politik yang demokratis, karena UU ini dapat mencerminkan aspirasi sebagian besar umat Islam dan rasa keadilan. Selain itu, UU ini merupakan perwujudan pemenuhan atas harapan masyarakat, seperti adanya perluasan absolut kompetensi pengadilan agama di bidang ekonomi syariah.

 

II.3 Dinamika dan Karakteristik Undang-Undang No.21 Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah

  1. Dinamika Legislasi

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Sikap umat Islam mengenai isu bunga bank mendorong sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat untuk mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam[5]. Prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar perbankan syariah adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat, material, dan spitritual, yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits. Bank syariat Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya.

Rintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk petunjuk operasional pasal-pasal yang mengatur perbankan dengan sistem bagi hasil dalam undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Perbankan syariah mulai dikenalkan secara lebih sistematis sejak tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat. Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syariah atau Bank berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, muncul kemudian UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut belum secara spesifik mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia, sehingga membutuhkan undang-undang yang khusus, yakni UU Perbankan Syariah.

Pada awalnya, rencana penyusunan RUU Perbankan Syariah diwacanakan oleh Komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Namun karena kendala waktu, RUU ini diteruskan pada periode 2004-2009 dimana RUU Perbankan Syariah ini dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Pada dasarnya, RUU Perbankan Syariah ini tidak menimbulkan polemik di antara kekuatan politik dan kalangan masyarakat, bahkan seluruh fraksi di DPR sangat menyetujui usulan RUU Perbankan Syariah ini.

Keberadaan UU Perbankan Syariah dalam sebuah tatanan perekonomian Indonesia diperlukan untuk mengatur operasional dan teknis pelaksanaan Direktorat Perbankan Syariah yang telah dibuat oleh pemerintah. Keberadaan Perbankan Syariah memberikan ketentraman bagi umat Islam, serta dapat menjadi pilihan alternatif dalam menggunakan jasa layanan perbankan.

  1. Karakteristik

Sama halnya dengan UU Wakaf dan UU Peradilan Agama, bahwa UU Perbankan Syariah yang lahir di era reformasi ini, telah menjadi salah satu produk hukum yang responsif. Hal ini lantaran berkembangnya nilai-nilai demokrasi di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan yang hadir adalah peraturan yang sangat memperhatikan keinginan masyarkat dan dapat memenuhi setiap aspirasi yang dimunculkan oleh masyarakat.

Indikator pentingnya adalah bahwa adanya dukungan dari partai politik atau kekuatan politik, organisasi masyarakat, pemerintah, maupun masyarakat yang sangat berperan aktif dalam rangka mewujudkan UU Perbankan. Selain itu pun, undang-undang ini adalah sebagai jawaban pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila dimana telah mengakomodir kebutuhan akan hukum agama.

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara Indonesia berkewajiban menjaga dan mengendalikan pembinaan dan pembaharuan hukum agar berjalan dengan baik, serta menunjang penelenggaraan kenegaraan yang sehat dan kondusif. Sementara itu, perkembangan sosial budaya yang begitu cepat melahirkan keniscayaan untuk menciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir dan melindungi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Di era reformasi ini, pemerintah mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional, pengembangan mekanisme dan pranata hukum baru, serta penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Produk undang-undang yang dimaksud antara lain UU Wakaf, UU Peradilan Agama, dan UU Perbankan Syariah.

UU Wakaf dapat terbentuk dengan tidak menimbulkan polemik, baik dari kekuatan politik maupun masyarakat. Pada dasarnya, persoalan wakaf ini sudah sejak dulu diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hanya perlu pembaharuan pasal yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat menjamin kepastian hukum.

Kemudian mengenai UU Peradilan Agama, yang sebelumnya telah diatur dalam UU No.7 Tahun 1989. Namun tampaknya UU tersebut perlu disempurnakan kembali dengan tujuan agar UU yang baru dapat memenuhi keinginan masyarakat dan dapat membantu persoalan yang timbul di kalangan umat Islam. Kemudian UU No.3 Tahun 2006 ini menambahkan kewenangan absolut dari peradilan agama, yakni kewenangan dalam mengatasi persoalan ekonomi syariah.

Begitupun UU Perbankan Syariah yang sebelumnya telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan semacam UU Perbankan. Pada dasarnya Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Hingga pemeritah merasa perlu peraturan khusus yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Ini adalah salah satu bentuk tuntutan dari masyarakat yang semakin beralih menggunakan jasa perbankan syariah, karena dirasa jenis perbankan ini sangatlah Islami sesuai dengan keinginan masyarakat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi), Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008
  2. Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000
  3. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama, 2006
  4. http://abysatrio.blogspot.com/2010/07/hukum-acara-peradilan-agama-di.html
  5. http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/04210016.pdf


[1] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama, 2006, Hal.25

[3]  Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi), Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008, hal:328

[5]  Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi), Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008, hal:315

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s