SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Subjek Hukum dalam Hukum Positif
Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechtsubject (Belanda) atau law of subject (Inggris). Pada umumnya, rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban . Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bidang keperdataan/sipil. Pada zaman dahulu, budak tidak mempunyai kewenangan hukum karena budak dianggap sebagai objek hukum, artinya dapat dijadikan objek atau diperdagangkan. Namun kini perbudakan tidak dikenal lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Di dalam berbagai literatur dikenal dua macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum, penjelasannya sebagai berikut:
1. Manusia
Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian, yaitu :
(1) manusia sebagai makhluk biologis, maksudnya adalah manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dari makhluk lainnya;
(2) manusia sebagai makhluk yuridis, maksud dari yuridis ialah manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan di dalam hukum.
Semua manusia mempunyai hak-hak subjektif sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 KUHPerdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinnya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada”. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada seorang anak yang masih dalam kandungan seorang wanita terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak manakala ia dilahirkan. Suatu contoh, seorang ibu yang sedang mengandung seorang anak, namun saat ia mengandung, suaminya meninggal dunia. Pada saat itu, warisan yang didapatkan antara suami-istri menjadi terbuka. Sejak saat itulah anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris (si bapak). Syaratnya, anak yang dilahirkan itu harus tetap hidup.
Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau sudah menikah. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Apabila orang yang belum dewasa dan orang yang di bawah pengampuan ingin melakukan perbuatan hukum, maka yang bersangkutan harus didampingi orang tua/walinya.
2. Badan Hukum
Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga ada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai subjek hukum. Badan-badan dan perkumpulan – perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.
Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (rechtpersoon) yang berarti orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum yang merupakan subjek di dalam hukum, yang berarti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim). Dengan demikian, badan hukum diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia.
Adapun unsur-unsur dari badan hukum, antara lain:
1. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi;
2. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya;
3. Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti.
Sebagai landasan yuridis dari suatu badan hukum, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum , yaitu:
1. Teori Fiksi (Ficitie Theorie) oleh F.C. von Savigny
Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara. Selain negara, badan hukum itu merupakan fiksi semata. Artinya sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada, akan tetapi dihidupkan dalam bayangan manusia guna menerangkan sesuatu.
2. Teori Kekayaan Tujuan (Zweckvermogen Theorie) dari Brinz
Menurut teori ini, hanya manusialah yang dapat menjadi subjek hukum dan kekayaan yang dianggap milik suatu badan hukum sebenarnya milik suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan landasan yuridis dari yayasan.
3. Teori Organ (Orgaan Theorie) oleh Otto von Gierke
Menurut teori ini, badan hukum itu diibaratkan seperti manusia sesuatu yang sungguh-sungguh menjelma dalam pergaulan hukum. Selanjutnya menurut teori ini disebutkan bahwa badan hukum itu menjadi suatu Verbandpersonlichkeit, yaitu suatu badan yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya, seperti manusia. Jadi, berfungsinya badan hukum disamakan dengan manusia.
4. Teori Milik Bersama (Propiete Collective) dari Planiol dan Molengraaff.
Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Maka dari itu badan hukum hanyalah merupakan suatu konstruksi yuridis semata.
Dengan demikian, badan hukum (rechtperson) adalah suatu realitas yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individu), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan yang bersama pula. Karena itu, adanya suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan mereka masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka, anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang yang memiliki kepentingan, diperlukan sebagai “kesatuan yang baru” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggotanya serta dapat beritindak hukum sendiri .

B. Subjek Hukum (Mahkum ‘Alaih) dalam Hukum Islam
Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum ‘alaih ( المَحْكُوْم عَليْهِ ) adalah seseorang yang perbuatannnya dikenai khitab Allah ta’ala, yang disebutkan dengan mukallaf
( المُكَلفُ ).
Pada dasarnya orang-orang yang dapat disebut mukallaf memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Ia harus mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan al-Qur’an dan al-Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tidak akan tercapai. Sementara kemampuan untuk memahami dalil itu hanya diperoleh melalui akal, dan dengan adanya nash-nash yang dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai akal itu dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Sebab akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Jadi, akallah yang menjadi raison de etre atau alasan utama adanya taklif dari Allah Swt. Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila telah mencapai batas dewasa atau baligh, kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari taklif. Atas dasar itulah orang gila dan anak-anak tidak dikenai baban hukum karena tidak adanya kal yang digunakan untka memahami apa yang dibebankan. Demikan pula orang yang lupa, tidur, dan mabuk, karena dalam keadaan tersebut seorang tidak memiliki kemampuan untuk memahami.
2. Ia telah mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah ushul disebut ahlun li al-taklif (أهل التكليف). Kecakapan menerima taklif atau yang disebut ahliyah (الأهلية) adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.
Kepantasan untuk dikenai hukum atau yang disebut ahliyah al-wujub ( أهلية الوجوب) yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Keahlian wajib ini merupakan konsekuensi logis dari sifat kemanusiaan manusia yang telah diberikan kemampuan memahami dan dianugrahi keunggulan akal oleh Allah yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Akal yang ditanamkan itulah yang membuat manusia mendapatkan keistimewaan sehingga memiliki kelayakan dan kepantasan (ash-shalahiyyah) mendapatkan hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia. Para ahli Ushul membagi ahliyah al-wujub (أهلية الوجوب) itu kepada dua tingakatan:
a. Ahliyah al-wujub naqish ( أهلية الوجوب ناقصة ) atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Contoh kecakapan untuk menerima hak adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun ia belum lahir. Namun bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi si orang mati itu akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya selama ia masih hidup.
b. Ahliyah al-wujub kamilah (أهلية الوجوب كاملة) atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Contohnya adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta, menurut sebagian ulama, yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Ahliyah al-ada (أهلية الأداء) atau kecakapan untuk menjalankan hukum yaitu kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam ucapan maupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Jadi, kepantasan melaksanakan adalah suatu fase dimana seorang mukallaf telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan-perbuatannya di hadapan hukum. Para ulama ushul telah sepakat bahwa masa datangnya Ahliyyatul al-ada’ menurut syara’ adalah bersamaan dengan tibanya usia taklif yang ditandai dengan akal dan baligh.
Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat dikaitkan dengan batas umur seorang manusia, antara lain:
1. ‘Adim al-ahliyah (عديم الأهلية)atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.
Dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan shalat, puasa, dan kewajiban badani lainnya. Selain perbuatannya dikenai hukum, ucapannya pun tidak berakibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah.
2. Ahliyah al-ada naqishah (أهلية الأداء ناقصة)atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Penamaan naqishah dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan talkif berlaku pada akal yang sempurna. Mereka pada dasarnya telah cakap, karena telah memiliki syarat ahliyyatul al-wujub, tetapi masih kurang pada sisi ahliyyatul al-ada’nya sehingga mereka dianggap sah melakukan pengelolaan yang untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah dan sedekah, melakukan transaksi tanpa seizin walinya.
3. Ahliyah al-ada kamilah(أهلية الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.
Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu bagi wanita telah mulai haid atau menstruasi dan para laki-laki dengan mimpi basah. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk Al-Quran yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s